Moralitas Koruptor

ETIKA BISNIS

Moralitas Koruptor

 Wanto

Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Wanto.wanti93@yahoo.com

ABSTRAK

KKN sebagai fenomena dalam praktek bisnis.

Prilaku KKN dalam sebagaimana dijelaskan dalam pengertian tentang KKN itu sendiri adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral sehingga prilaku KKN itu merupakan suatu kejahatan. Berdasarkan pengertian dari KKN dapat disimpulkan bahwa perbuatan amoral dalam bentuk KKN itu berada dalam lingkup kekuasaan. Seorang pemegang kekuasaan atau aparat birokrasi atau pengawai negeri yang menyalah gunakan kewenangannya yang berakibat kerugian ekonomi atau keuangan yang ditanggung oleh negara, adalah orang yang melakukan perbuatan yang tidak dilandasi oleh integritas moral yang baik. Kekuasaan yang dipegang oleh seorang penguasa yang tidak didasarkan pada moralitas akan cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang berarti merugikan orang atau kelompok lain bahkan merugikan kelompok orang yang lebih banyak yaitu negara. Demikian juga dengan penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum, diperlukan integritas moral terutama dalam rangka memberantas KKN, oleh karena tanpa intgritas moral yang tinggi maka aparat penegak hukum tersebut dimungkinkan justru ikut terlibat dalam praktek-prkatek KKN yang akan memberikan insentif ekonomis.

Kata Kunci: Moralitas Koruptor

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, banyak penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan menyalah gunakan kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat. Menjadi kepanjangan lidah rakyat seharusnya menjaga kepercayaan dan tanggung jawab akan beban yang dibawa, bukan menggunakan kepercayaan itu untuk kepentingan diri sendiri atau golongannya. Banyak pejabat – pejabat publik dari tingkat bawahan sampai tingkat atasan menyalah gunakan kekuasaan. Dengan berbagai alasan dan cara mereka menghalalkan tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya mengambil uang bukan haknya tetapi segala sesuatu yang dapat menjurus ke arah korupsi dan yang dapat merugikan orang lain ke depannya. Sebagi contoh salah satunya ialah pemberian hadiah untuk pejabat, hal ini dilarang oleh hukum dikarenakan dapat dikategorikan sebagai menyuap pejabat dengan cara tidak langsung. Lebih baik melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang berkepentingan untuk menjaga diri.

Pendidikan sejak dini dalam mengajarkan anti korupsi dilembaga  pendidikan sangat penting untuk menjaga generasi masa depan Indonesia. Banyak dari kasus koruptor itu merupakan orang – orang yang tidak biasa dalam pendidikan. Selain pendidikan umum, perkuat moralitas agama dalam melaksanakan dan memegang kepercayaan masyarkat yang ada pada kita.

LANDASAN TEORI

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (selanjutnya disebut KKN) saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparensy International menggunakan definisi korupsi sebagai: “menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi” (Pope, 2003 :6).

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian kurupsi, yaitu :

  1. Menyalahgunakan kekuasaan ;
  2. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
  3. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “coruptio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Focus Andrea dalam Prodjohamidjojo, 2001 : 7). Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi mempergunakan bahan kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin “corruptio” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar normanorma agama materiil, mental dan hukum (Nurdjana, 1990 : 77). Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standart perbuatan KKN, sebagai tindak pidana korupsi oleh Lubis dan Scott ( 1993 : 19) dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis

tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan tentang Korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela. Korupsi dalam kamus Ilmiah Populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan (Partanto dan Al Barry 1994 : 375). Beberapa pengertian korupsi menurut John A. Gardiner dan David J. Olson sebagaimana yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo (2001 : 8-12) antara lain :

  1. Rumusan Korupsi dari sisi pandang teori pasar

Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa seorang pengabdi negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.

  1. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan
  2. Mc. Mullan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas. J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi sebagai prilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gensi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.
  3. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.

Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undangundang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

  1. Rumusan korupsi dari sisi pandangan sosiologi

Makna korupsi secara sosiologis dikaji oleh Martiman Prodjohamiodjojo dengan mengemukakan pendapat Syeh Hussein Alatas yang mengatakan bahwa : “Terjadi korupsi adalah apabila seorang pengawai negeri menerima pemberian yang disororkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri (Prodjohamidjojo, 2001 : 11)

Unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan et. al. (2003 : 15) adalah :

  1. Tindakan melawan hukum
  2. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
  3. Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.
  4. Dilakukan oleh pejabat publik/penyelenggara negara maupun masyarakat. 

Pengertian bisnis, hukum bisnis dan etika bisnis

Untuk mengkaji KKN sebagai fenomena sosial dam praktek bisnis, maka terlebih dahulu harus diketahui batasan tentang definisi bisni, hukum bisnis maupun etika dalam dunia bisnis itu sendiri. Bisnis menurut Abdurrachman sebagaimana yang dikutip oleh Fuady (2002 : 2) adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungakan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Orientasi atau motif dari suatu kegiatan bisnis ini menurut Friedman (Fuady, 2002 :2) adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang ekonomi dalam rangka peningkatan tarap hidup melalui pendapatan keuntungan dari kegiatan ekonomi itu.

Pengertian penegakan hukum

Hukum merupakan lembaga sosial yang diciptakan baik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat maupun untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu alam kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan sarana pengintegrasi dari berbagai aspek kehidupan sesial. Perbuatan KKN merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sosial karena KKN menciptakan kondisi yang diskriminatif sehingga mengganggu rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian disinilah perlunya aturan hukum untuk menanggulangi KKN agar tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan keadilan, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat maka hukum harus ditegakkan yang akan memberikan kepastian hukum kepada setiap orang. Istilah Penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah seperti “penerapan hukum, dan pelaksanaan hukum”. Dalam bahasan asing juga mengenal berbagai istilah seperti : rechstoepassing, rechshandhaving (Belanda), law enforcement, application (Amerika) (Rahardjo, 2000 : 181). Mertokusumo (1996 : 36) memberikan batasan tentang penegakan hukum yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan pelaksanaan hukum, yaitu bahwa : “Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang tidak disadarinya dan juga oleh aparat negara, seperti misalnya polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (Law enforcement). Di samping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum.”

Kekuasaan, integritas moral dan penegakan hukum terhadap KKN dalam praktek bisnis

  1. Pengertian Kekuasaan

Manusia adalah samping sebagai makhluk biologis juga merupakan makhluk sosial yang tidak bida hidup tanpa bekerja sama dengan manusia atau makhluk lainnya. Manusia selalu mempunyai insting untuk berhubungan dengan orang lain akan tetapi manusia juga memiliki hasrat untuk mempertahankan diri, dan meningkatkan kemampuan diri sendiri melebihi orang lain. Dalam diri manusia mengandung suatu kekuatan untuk menggerakkan perkembangan kehidupannya yang kemudian mengkristal dalam bentuk peradaban dan budaya.

Secara umum kekuasaan sering diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang lain atau kelompok lain. Menurut Arif Sidarta (15-9-2003 : 4) bahwa kekuasaan adalah kemampuan manusia yang satu untuk menggerakkan manusia lainnya agar manusia lainnya tersebut melakukan prilaku tertentu. Lebih lanjut Sidarta mengatakan bahwa definisi tersebut tidak memperlihatkan perbedaan antara gerakan fisik dan cara yang khas dari seorang yang mempunyai kekuasaan atas orang lain untuk menggerakkan atau mempengaruhi orang lain. Dalam kekuasaan sesungguhnya kekuatan yang dipancarkan (dijalankan) oleh manusia yang satu terhadap manusia yang lainnya tidak hanya bersifat fisik murni., namun dalam hubungan itu terdapat juga aspek psikologisnya ; artinya, orang yang mempunyai kekuasaan itu memiliki kewibawaan tertentu.

Menurut Sidarta (15-9-2003 : 4) bahwa hal yang paling esensial dalam kekuasaan adalah bahwa kekuasaan itu mengekspresikan dan mewujudkan kemauan dari seorang pribadi dalam hubungannya dengan satu atau lebih pribadi lain dalam menjalankan kekuasaannya. Menurut pendapat Karl Marx dan Machiavelli (Suliantoro, 15-9-2003 : 1) bahwa dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia selalu ada kelompok yang menguasai dan yang dikuasai. Beberapa konsep yang menjadi landasan untuk membangun kekuasaan yang dapat dikaji dari ajaranajaran tentang kekuasaan (Suliantoro, 15-9-2003 : 2) diantaranya adalah Plato yang berpendapat bahwa kekuasaan ditentukan oleh logos (kemanpuan berfikir) dan oleh nomos (aturan yang berlaku). Karena terpusat kepada basis bagi segala kekuasaan maka Plato menggambarka adanya “idea absolut” yang menjadio sumber kekuasaan. Penguasa yang ideal menurut Plato adalah yang dinamakan ”the philosopher king”.

Menurut Aristoteles (Suliantoro, 15-9-2003 : 2) bahwa kekuasaan memang berhubungan dengan logos , etika dan nomos (hukum) namun semua manusia itu merupakan produk dari proses empirik. Aristoteles membedakan bentuk kekuasaan menjadi demokrasi, aristokrasi, monarki dan oligarki. Menurut aliran Stoa dan Eudaimonisme (Suliantoro, 15-9-2003 : 2) bahwa kekuasaan merupakan bagian dari hidup dan kehidupan manusia dan sumber kekuasaan itu adalah kehendak (will power) dan kesenangan (eudaimonisme), walaupun amat menekankan virtue dan keseimbangan.

Fenomena KKN dalam praktek bisnis cenderung identik dengan analisa dari kaum Stoa atau aliran Eudaimonisme. Proses untuk memperoleh suatu kekuasaan didasarkan dengan kemampuan ekonomi yang pada akhirnya kekuasaan dalam jabatan berorientasi pada prinsipprinsip ekonomi, sehingga birokrasi seringkali menjadi ajang bisnis bagi para elit politik. Hal ini senada dengan analisa Karl Marx (Suliantoro, 15-9-2003 : 6) bahwa evolusi manusia menunjukkan adanya kecenderungan untuk saling menjatuhkan dalam kancah kekuasaan. Kekuasaan yang satu dijatuhkan oleh kekuasaan lain secara terus menerus. Menurut Marx bahwa faktor yang menentukan jatuh bangunnya kekuasaan adalah kekuatannya, dan kekuatan itu adalah kekuatan ekonomi. Oleh karena itu maka ekonomi merupakan basis kekuasaan.

Ada dua jenis kekuasaan menurut Socrates (Suliantoro, 15-9-2003: 2) yaitu kekuasaan yang baik dan kekuasaan yang tidak baik. Dengan demikian Socrates berpendapat bahwa kekuasaan itu harus bersumber kepada keutamaan (vertue), artinya bahwa kekuasaan itu basisnya adalah etika dan moralitas. Disinilah perlunya integritas moral yang baik dalam rangka menjalankan kekuasaan itu oleh karena dengan integritas moral yang baik maka kekuasaan itu terhindar dari perbuatan KKN.

  1. Pengertian moralitas

Moral menurut Bruggink (alih bahasa Sidarta, 1999 : 223) adalah suatu istilah yang bermakna ganda. Arti pertama adalah keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ihwal “baik” atau perbuatan baik manusia. Sedangkan pengertian “baik” menurut Bruggink (alih bahasa Sidarta, 1999 : 223) adalah : “istilah “baik” adalah juga suatu istilah bermakna ganda . “Baik” dapat memiliki muatan moral, dan dalam arti ini “baik” di sini dipergunakan. Namun “baik” juga dapat memiliki suatu muatan yang netral, misalnya dalam putusan “hitungan itu telah dikerjakan dengan baik” atau “cuaca hari ini baik”. Pengertian lain dari Moral adalah teori tentang moral sebagai keseluruhan kaidah dan nilai. Oleh karena itu dipergunakan juga istilah “etika” (Bruggink dengan alih bahasa Sidarta, 1999 : 224-225). Lebih lanjut bruggink mengatakan bahwa etika adalah teori tentang moral dalam arti yang pertama, adalah keseluruhan kaidah dan nilai.

Moralitas adalah kualitas dalam tindakan manusia, sehingga dapat dikatakan benar atau salah, baik atau jahat, artinya bahwa moralitas berhubungan dengan nilai (Rhiti, 17-9-2003 : 1).

  1. Hubungan antara kekuasaan, moralitas dan penegakan hukum dalam penanggulangan KKN sebagai fenomena dalam praktek bisnis.

Prilaku KKN dalam sebagaimana dijelaskan dalam pengertian tentang KKN itu sendiri adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral sehingga prilaku KKN itu merupakan suatu kejahatan. Berdasarkan pengertian dari KKN dapat disimpulkan bahwa perbuatan amoral dalam bentuk KKN itu berada dalam lingkup kekuasaan. Seorang pemegang kekuasaan atau aparat birokrasi atau pengawai negeri yang menyalah gunakan kewenangannya yang berakibat kerugian ekonomi atau keuangan yang ditanggung oleh negara, adalah orang yang melakukan perbuatan yang tidak dilandasi oleh integritas moral yang baik.

Kekuasaan yang dipegang oleh seorang penguasa yang tidak didasarkan pada moralitas akan cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang berarti merugikan orang atau kelompok lain bahkan merugikan kelompok orang yang lebih banyak yaitu negara. Demikian juga dengan penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum, diperlukan integritas moral terutama dalam rangka memberantas KKN, oleh karena tanpa intgritas moral yang tinggi maka aparat penegak hukum tersebut dimungkinkan justru ikut terlibat dalam praktek-prkatek KKN yang akan memberikan insentif ekonomis.

Melihat dari motif untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi orientasi suatu kegiatan bisnis untuk ini sepintas memang tidak relevan dengan suatu konsep etika atau moral dalam manajemen usahanya. Dengan demikian tidak mengherankan jika dalam praktek-praktek bisnis, dunia usaha menganggap perbuatan menyuap adalah merupakan keputusan ekonomi. Menurut pendapat Basri (Kompas, 6-1-2004 : 11) bahwa keputusan dunia usaha untuk menyuap adalah keputusan ekonomi yang didasarkan pada perhitungan manfaat (benefit) dan biaya (cost) dari aktivitas penyuapan. Artinya bahwa jika suap dapat melancarkan urusan dengan birokrasi atau memungkinkan memperoleh proteksi yang memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan besarnya suap yang harus dibayar, maka ada insentif untuk menjadi pemasok suap.

Suatu studi yang dilakukan oleh Lui pada tahun 1985 (Basri, Kompas 6-1-2004 : 11) menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, korupsi justru dapat meningkatkan efisiensi. Argumen Lui ini didukung dengan alasan teoritisnya yang dikenal dengan efficient grease (pelumas yang efisien) yang menunjukkan bahwa besarnya suap mencerminkan perbedaan biaya oportunitas dari tiap perusahaan. Jika perusahaan tersebut efisien, maka perusahaan itu hanya bersedia membayar suap yang lebih rendah dengan kata lain suap dapat memperpendek waktu dalam berurusan dengan birokrasi.

Model Pembuktian Terbalik Atau Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pengembalian Aset Korupsi

Korupsi yang kini dikenal sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) berawal dari perbuatan suap yang telah diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, kemudian ditegaskan secara khusus perbuatan suap di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Perbedaan yang signifikan bahwa di dalam ketentuan KUHP, perbuatan pemberi suap (bribe-giver) tidak diancam pidana, melainkan hanya penerima suap (bribe-taker) yang diancam pidana. Adapun di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1980, baik pemberi suap maupun penerima suap diancam dengan pidana penjara dan denda.

Keberadaan undang – undang ini sampai saat ini (30 tahun) terbukti tidak efektif karena kesulitan dalam proses pembuktia; salah satu faktor penyebabnya ialah, tidak ada pihak yang mau melaporkan kecuali keberanian dari pemberi suap karena “tekanan” pejabat publik. Ancaman hukuman terhadap baik pihak pemberi suap maupun penerima suap, sulit diterima secara akal sehat karena pembuktian kasus suap hanya mudah dilakukan jika dalam keadaan “tertangkap tangan” (red-handed), selain daripada ini, mustahil ketentuan UU Nomor 11 tahunn 1980 dapat diterapkan dengan efektif. Seharusnya, kebijakan hukum pidana memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor, lazimnya pemberi suap (pihak swasta) seperti dalam kasus proyek infrastruktur. Namun perlindungan terhadap seorang pelapor (saksi) yang turut melakukan tindak pidana tidak dapat diberikan jaminan sepenuhnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut Abdullah Hehamahua,

berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab, yaitu sebagai berikut.

  1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru

Sebagai Negara yang baru merdeka atau Negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun, mulai dari orde lama, orde baru sampai orde reformasi ini, pembangunan difokuskan pada bidang ekonomi. Padahal setiap Negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya, semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi yang kedua, yaitu :

  1. Kompensasi PNS yang Rendah

Wajar apabila Negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, tetapi disebabkan prioritas pembangunan dibidang ekonomi, sehingga secara fisik dan cultural melahirkan pola yang konsumerisme, sehingga 90 % PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun mark up kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/keluarga.

  1. Pejabat yang Serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan di atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instant . Lahirlah sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan mark up proyek-proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun menjadi salah seorang share holder dari perusahaan tersebut.

  1. Law Enforcement

Tidak Berjalan Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hokum tidak berjalan hamper di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lemmbaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Lahirlah kebiasaan plesetan kata-kata seperti KUHP (Kasih Uang Habis Perkara), Tin ( Ten persen ), Ketuhanan Yang Maha Esa (Keuangan Yang Maha Esa), dan sebagainya.

  1. Disebabkan law enforcement tidak berjalan dimana aparat penegak hokum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.
  2. Pengawasan yang Tidak Efektif

Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrument yang internal control yang bersifat in build dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal control di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber-KKN. Beberapa informasi dalam banyak media massa, untuk mengatasinya dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit.

  1. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin

Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun pemimpin di tahailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu relative singkat, Thailang telah mengalami recovery ekonominya. Di Indonesia tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian Negara yang belum recovery bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

  1. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN

Dalam Negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistic. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari seperti mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain, karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah.(Ermansjah Djaja,2010:51)

METODOLOGI PENULISAN

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diungkapkan penulis dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut :

  1. Apakah tindak pidana membuat jera koruptor ?
  2. Apa pentingnya pendidikan dini anti korupsi ?

Batasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan  masalah hanya mengenai satu kasus koruptor yang tidak disebutkan secara spesifik demi menjaga nama baik.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ilmiah ini antara lain:

  1. Untuk mengetahui apakah hukum pidana membuat jera koruptor.
  2. Untuk mengetahui pentingnya pendidikan dini anti korupsi untuk generasi yang akan datang.

Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengaplikasikan pendidikan dini anti korupsi agar tidak merugikan diri sendiri dan masyarakat luas.

Manfaat Praktis

Mengetahui korupsi merupakan tindakan yang salah, yang merugikan diri sendiri dan masyarakat luas.

Objek Penelitian

Salah satu kasus korupsi di Indonesia.

Studi Kepustakaan

  1. Mencari data sekunder yang diperlukan untuk mendapatkan teori yang dibutuhkan dan relevan dengan pembahasan penulisan.
  2. Bahan-bahan yang pernah diterima di bangku kuliah yang relevan dengan pembahasan.

PEMBAHASAN

Korupsi di Indonesia sudah begitu banyak kasus, salah satu yang menggelitik ialah iklan partai yang menyatakan anti korupsi dengan beberapa artis iklannya yang menggebor – geborkan anti korupsi dan ternyata beberapa dari mereka menjadi tersangka korupsi.

Masih ingat kasus ibu pejabat yang “akan” mendirikan dinasti kekuasaan keluarga ? Orang nomor satu di daerahnya yang banyak tidak percaya akan perbuatannya itu. Daerah dekat dengan ibu kota negara, banyak infrastruktur yang rusak, kemiskinan tidak dikatakan rendah, dan tidak sedikit kejanggalan yang ada di daerah tersebut.

Koruptor pajak yang digadang – gadang pernah keluar sel tahanan dengan menggunakan rambut palsu dan berkacamata. Siapa sangka tersangka ini keluaran lembaga yang ternama, tidak satu pun di dunia lembaga pendidikan yang mengajarkan untuk melakukan korupsi. Kembali lagi pada orangnya apakah bisa menjaga kepercayaan untuk tugas – tugas yang diberikan.

Di Indonesia hukuman untuk koruptor kurang membuat jera, dari hukuman penjara, membuat miskin koruptor, yang kurang ialah hukuman sosial. Saran: dibangun gedung yang khusus menjadi museum korupsi dengan menjelaskan betapa busuknya tersangka dalam melakukan tindak korupsi. Entah ini sudah ada atau belum direalisasikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Moralitas adalah kualitas dalam tindakan manusia, sehingga dapat dikatakan benar atau salah, baik atau jahat, artinya bahwa moralitas berhubungan dengan nilai (Rhiti, 17-9-2003 : 1).

Saran

Penulis memberikan saran untuk membuat jera koruptor, dari hukuman penjara, membuat miskin koruptor, yang kurang ialah hukuman sosial. Saran: dibangun gedung yang khusus menjadi museum korupsi dengan menjelaskan betapa busuknya tersangka dalam melakukan tindak korupsi. Entah ini sudah ada atau belum direalisasikan.

 DAFTAR PUSTAKA

ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/download/2561/2166

Prof. Dr. Atmasasmita, Romli S.H., LL.M. 2014. Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi. Jakarta: Prenamedia Group

Drs. Maryanto, M.Si., dosen PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang, saat sedang menempuh studi doktoral Ilmu Hukum UMS Surakarta. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012. Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum

 Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s