PANCASILA

PANCASILA

Untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusnya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut:

1)      Pengertian Pancasila secara Etimologis (istilah bahasa)

2)      Pengertian Pancasila secara Historis (sejarah)

3)      Pengertian Pancasila secara Terminologis (proses pembuatan)

Sila-Sila Pancasila Yang Bersifat Organis (Satu Kesatuan)

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Sila-sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan dan keutuhan yaitu seiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari pancasila. Maka pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya serta diantara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan.

Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik

Negara Indonesia berdasarkan sila I “Ketuhanan Yang Maha Esa” bukanlah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius.

Sila II “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bangsa. Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sila III, bangsa Indonesia bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersamaan dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita secara prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama.

Sila IV, negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat adalah asal mula kekuasaan negara.

Sila V, tujuan dalam kehidupan bangsa. Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itukeadilan adalah hidup bersama (keadilan sosial).

Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Sebagai pandangan hidup bangsa yang luhur. Nilai-nilai luhur sebagai tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup bangsa.

Sebagai dasar negara. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai dan norma untuk mengukur pemerintahan negara atau dengan perkataan lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Sebagai ideologi bangsa dan negara, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain didunia,  namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan perkataan lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila.

Kronologi Perumusan Pancasila

Sidang BPUPKI I dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945

Masalah yang dibahas:

Dasar  Negara

Pada tanggal 29 Mei 1994, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan lima asas yaitu:

1)      Peri kebangsaan

2)      Peri kemanusiaan

3)      Peri ke Tuhanan

4)      Peri kerakyatan

5)      Kesejahteraan rakyat

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima asas yaitu:

1)      Persatuan

2)      Kseimbangan lahir dan batin

3)      Kekeluargaan

4)      Keadilan rakyat

5)      Musyawarah

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima asas pula yang disebut Pancasila yaitu:

1)      Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia

2)      Internasionalisme dan peri kemanusiaan

3)      Mufakat atau demokrasi

4)      Kesejahteraan sosial

5)      Ketuhanan yang Maha Esa

Hasil sidang:

Dasar Negara Pancasila diambil dari piagam Jakarta:

1)      Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2)      Kemanusiaan yang adil dan beradab

3)      Persatuan Indonesia

4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

6)      Tapi pada sila pertama diubah menjadi:

7)      “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Mengingat Negara Indonesia adalah Negara yang beragama majemuk.

Sidang BPUPKI II (10-16 Juli 1945)
Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan popular disebut dengan “panitia sembilan” yang anggotanya adalah sebagai berikut:

1)      Ir. Soekarno

2)      Mr. Soebarjo

3)      Wachid Hasyim

4)      Kyai Abdul Kahar Muzakir

5)      Mr. Muh. Yami

6)      Abikoesmo Tjokrosoejoso

7)      Mr. Maramis

8)      Haji Agus Salim

9)      Drs. Moh. Hatta

Masalah yang dibahas:

Rancangan UUD:

Husein Jayadiningrat dan Mr. Muh. Yamin, maka panitia perancang Undang-undang dasar dibentuk panitia kecil dengan susuna sebagai berikut:

1)      Panitia Kecil Declaration of Rights, dengan susunan anggota Mr. Achmad Subardjo (ketua), Parada Harapah, dan Mr. Sukirman Wityosanjoyo

2)      Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar dengan susunan Mr. Soepomo (ketua), Mr. Achmad Subardjo, KPRT Wongsonegoro, Mr. A.A Maramis, Mr. R.P. Singgih, K.H. Agus Salim, Dr. Sukirman Wiryosanjoyo.

3)      Untuk  preambul tidak dibentuk panitia sembilan tanggal 22 juni 1945 telah diterima.

Hasil sidang:

Rancangan UUD:

1)      Pernyataan indonesia merdeka

2)      Pembukaan UUD

3)      UUD (batang tubuh )

 


 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s