MANUSIA DAN KEADILAN

PENGERTIAN KEADILAN

 Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Keadilan merupakan kebajikan utama. Sedemikian utamanya sehingga dalam keadilan
terkandung semua kebajikan. (Plato)

Keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri, melainkan juga merupakan “pelaksanaan aktif”, dalam arti
harus diwujudkan dalam relasi dengap orang lain. (Aristoteles)

John Rawls boleh disebut sebagai salah satu dari filsuf politik yang paling penting dalam abad ini. la lahir di Baltimore, Maryland Amerika Scrikat7 pada 1921. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada Uniyersias Princeton, Rawls kemudian mengajar di Univcrsitas Cornell dan Institut Teknologi Massachusetts. Pada 1962; ia bergabung dengan Universitas Harvard dan sampai sekarang menjadi Guru Besar di Universitas tersebut. Karya yang membuatnya dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam bitlang filsafat Politik adalah A Theory of Justice (Teori Keadilan) 1971

Rawls memerlukan waktu 20 tahun untuk mempersiapkan lahirnya buku ini. Di Amerika buku ini telah terjual ratusan ribu eksemplar, dan telah diterjemahkan sekurang-kurangnya ke dalam 23 bahasa. Dalam Teori Keadilan inilah seluruh gagasan Rawls mengenai keadilan untuk pertama kali ditampilkan secara utuh.

 

HAK KEADILAN MASYARAKAT DI MATA HUKUM

Salah satu hak-hak dasar masyarakat adalah hak keadilan di mata hukum. Di mata hukum masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama, baik itu pejabat, konglomerat, pengusaha, maupun masyarakat biasa. Terlebihnya masyarakat masyrakat miskin.

Tidak bisa kita pungkiri, bahwasannya realita pelaksanaan hukum di lapangan sekarang ini masih rentan keberpihakannya kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, wewenang dan kekayaan dan seakan-akan menyepelekan dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Sehingga banyak kasus-kasus yang melibatkan para pejabat, konglomerat dan orang yang memiliki uang, lepas dari jeratan hukum. Sedangkan masyarakat miskin sangat sulit mencari keadilan di mata hukum. Jika masyarakat miskin melakukan kesalahan, hukum dengan begitu cepat memutuskan dan mengadilinya dan apa bila masyarakat miskin dianiaya, maka masyarakat miskin akan pasti kecewa karena apa yang diputuskan oleh hukum seringkali meringankan para penganiaya.

Dalam penanganan kasus hukum, baik kasus yang dikategorikan kasus ringan sampai berat, pelaksanaanya diharapkan sama, yaitu lebih mengedepankan keadilan, transparansi dan tidak di intervensi oleh apapun dan siapun.  Karena kembali kepada dasarnya bahwa di mata hukum, semua manusia sama.

2010 telah berlalu dan 2011 baru sepekan dimulai. Ini merupakan momentum yang harus digunakan oleh para penegak hukum untuk memperbaiki hal-hal yang selama ditahun 2010 masih kurang baik agar mulai tahun 2011 ini dan sampai seterusnya seluruh masyarakat akan puas merasakan keadilan yang sesungguhnya terhadap  kinerja penegak hukum baik dari tingkat kepolisisan, kejaksaan dan kehakiman.

Kepolisian terutama penyidik harus benar-benar melakukan penyidikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan keterangan dan sumber yang terpecaya. Proses penyidikan menjadi hal yang sangat penting untuk berjalan atau tidak suatu kasus. Apakah diteruskan keperadilan atau tidak, apakan kategori ringan atau berat. Oleh karena itu, orang-orang yang menempati posisi penyidik harus benar menerapkan prinsip keadilan, bersih, tidak bisa diinterpensi oleh apapun dan siapun serta menjalan hukum sebagaimana mestinya. Penyidik harus bersikap tegas, kebal dari sogokan dan mendapatkan dan memutuskan sesuai keterangan dan sumber yang akurat.

Apabila suatu kasus masuk dalam ranah pengadilan, kejaksaan dan kehakiman harus menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Seorang Jaksa harus menegakkan keadilan. Menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Jangan sampai seorang Jaksa dalam tindakan seakan-akan ingin meringankan terdakwa.

Keputusan suatu persidangan mutlak ada di tangan hakim. Oleh karena itu, diharapkan supaya hakim memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Memberikan hukuman yang sesuai denga apa yang terdakwa lakukan. Seorang hakim harus cermat menilai keterangan saksi, baik saksi korban maupun saksi bukan korban dan juga terdakwa. Dan menjadi hal yang penting juga, hakim harus bisa menilai sikap-sikap para penegak hukum lainnya apakah dalam suatu pesidangan melaksanakan tugas dengan sebaik-baikny. Karena tidak mustahil jika dalam suatu persidangan, Jaksa seakan-akan berpihak dan tuntutannya meringankan terdakwa.

Oleh karena itu, JARI Orwil Borneo Barat mendorong agar supaya hukum bisa dilaksanakan denga sebaik-baiknya, menjunjung keadilan kepada seluruh masyarakat dan tidak intervensi oleh apapun dan siapapun. Sehingga masyarakat akan berpikir seribukali untuk melakukan kesalahan dan kejahatan dan mengulanginya, karena di mata hukum apa yang mareka lakukan akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang telah mareka perbuat.

 

PENEGAKAN HUKUM OBJEKTIF

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya

bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian ‘law enforcement’ dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi ‘court of law’ dalam arti pengadilan hukum dan ‘court of justice’ atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah ‘Supreme Court of Justice’. Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata.

Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Normanorma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajibankewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum

 

vanoskabut.wordpress.com

DOSA PENEGAKAN HUKUM TANPA KEADILAN

Menegakan hukum tanpa keadilan akan menimbulkan dosa sosial. Artinya masyarakat dan negara akan semakin kacau kalau penegakan hukum tidak mampu memberi kebenaran dan keadilan pada masyarakat. Penegak hukum dalam suatu pemerintahan negara hendaknya tegas untuk menghukum para penjahat dan memberi penghargaan atau hadiah kebahagiaan para rakyat yang berbuat baik, benar dan berjasa memberikan kontribusi aman, damai dan sejahtera pada kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Menghukum penjahat dan memberi penghargaan pada mereka yang berjasa merupakan dharma negara bagi pemerintahan negara yang baik. Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk tegaknya keadilan. Hukum dibuat bukan sekadar untuk menata prilaku anggota masyarakat. Hukum dibuat untuk menegakan keadilan dan kebenaran. Menghukum yang jahat dan menghargai yang bajik benar, baik dan tepat adalah suatu tindakan yang adil. Adil adalah memberi orang sesuai dengan haknya. Hak muncul dengan melakukan kewajiban dengan baik, benar dan tepat. Adil itu menghukum dan memberi penghargaan dengan benar, baik dan tepat sesuai dengan kewajiban yang dilakukan.

Dalam Manawa Dharmasastra VIII.318 dinyatakan mereka yang divonis dengan benar dan adil sesuai dengan kesalahannya oleh para penegak hukum seperti hakim yang ditugaskan oleh pemerintah (Raja) akan memberi makna yang sangat mulia. Hakim yang menjatuhkan vonis dengan benar dan adil akan mencapai sorga. Demikian juga yang dihukum dengan benar dan adil setelah dengan sadar dan rela melakukan hukuman yang dijatuhkan itu juga akan masuk sorga. Tentunya sebelum masuk sorga di dunia niskala yang akan mendapatkan kehidupan

yang mulia di dunia sekala. Hidup mulia itu adalah secara sadar untuk kembali hidup di jalan dharma. Akibat vonis yang benar dan adil itu masyarakat lainnya menjadi semakin sadar untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam Manawa Dharmasastra VII.19 dinyatakan bila vonis itu dijatuhkan dengan benar dan adil maka semua pihak akan menikmati kebahagiaan. Bila vonis itu dijatuhkan tanpa pertimbangan yang benar dan adil maka semua sistem hidup akan hancur. Karena itu Manawa Dharmasastra VII. 20,21 dan 22 menegaskan pemerinahan Negara (Raja) haruslah tidak jemu-jemunya menghukum yang jahat dengan adil dan benar. Kalau hal itu tidak dilakukan oleh pemerintahan negara maka akan terjadi hukum ikan (matsya nyaya) atau hukum rimba dalam masyarakat, artinya yang kuat akan memangsa yang lemah. Burung agagak akan memangsa jajan sesaji, anjing akan menjilati sarana upacara yadnya, manusia tidak memiliki teman yang kuat atau tetap, orang yang hina menduduki tempat-tempat orang-orang mulia. Seluruh dunia harus dipelihara oleh hukum dengan demikian akan sulit mendapatkan orang yang bersalah. Seluruh dunia akan memberi kenikmatan dalam hidup ini. Demikianlah kalau hukum digunakan untuk menegakan kebanaran dan keadilan.

Untuk tegaknya kebenaran dan keadilan itu melalui norma hukum tentunya tiak semudah mengucapkan menurut teorinya. Sejauh mana kwalitas hukum itu dibuat, bagai mana hukum itu ditegakan. Demikian pula SDM yang direkrut sebagai penegak hukum. Apa sudah sesuai dengan kriteria seorang penegak hukum. Dalam Manawa Dharmasastra II.12 ada dinyatakan suatu syarat untuk membuat hukum positif agar hukum itu berkwalitas tinggi. Hukum dibuat dengan empat nilai dasar yaitu: Sruti (Sabda Tuhan), Smrti (tafsir para Resi pada Weda), Sadacara (kebenaran Weda yang telah mentradisi) dan Priyatma (suara suci hati nurani). Kalau norma hukum itu disusun dengan empat nilai dasar pertimbangan itu barulah hukum positif itu dapat diterapkan menata masyarakat. Sedangkan proses penegakan hukum didasarkan pada enam dasar pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam Manawa Dharmasastra VII.16 yaitu: sangsi hukum (vonis) baru dapat ditetapkan kalau sudah melalui enam dasar pertimbangan yaitu: Desa, Kala, Sakti, Widya, Iksha dan Tattwa.

Selanjutnya yang menegakan hukum itu seperti hakim juga telah ditetapkan syarat-syaratnya dalam Manawa Dharmasastra VII.31. yaitu menyatakan bahwa hukuman dapat divonis dengan adil oleh hakim yang direkrut dari mereka yang suci, oleh mereka yang senantiasa berpegang pada kebenaran (Satya), setia pada janjinya, selalu bertindak berdasarkan Dharma dan mereka yang memiliki pembantu yang akhli dan bijaksana. Dalam Manawa Dharmasastra VII.24 dinyatakan bila penegakan hukum itu tidak benar dan tidak mampu memberikan keadilan pada masyarakat, maka semua golongan akan kacau balau, semua larangan akan dilanggar, masyarakat akan hidup saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Demikianlah akibatnya kesalahan dalam menegak hukum. Penegakan hukum harus mampu memusnahkan sifat-sifat orang jahat dengan adil dan benar.

Di Negara Republik Indonesia yang tercinta ini sedang terjadi kemelut hukum semoga saja semua pihak menyadari penegakan hukum itu tidak sekadar memproses perkara menurut prosedur hukum formal saja. Tetapi bagaimana mengembangkan budaya hukum dimana setiap pihak merasa terpanggil untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak melanggar hukum. Kalau ada perbuatan yang melawan hukum dapat diproses berdasarkan kejujuran hati nurani dalam memproses penegakan hukum itu. Tidak meletakan kepentingan sempit dalam memproses tegaknya hukum itu. Wajah hukum itu jangan direkayasa untuk mensukseskan tujuan untuk sempit atau politik membela golongan sendiri. Demikian juga dalam menegakan hukum adat di kalangan umat Hindu wajib dilakukan upaya penegakan hukum dengan berbagai pertimbangan yang dinyatakan dalam kitab sastra suci itu. Penegakan hukum adat jangan berdasarkan balas dendam dan ”suryak siu”. Penegakan hukum itu adalah mendirikan untuk menimbulkan jera baik bagi pelaku maupun pada masyarakat luas menjadi sirna niatnya kalau ada terbetik untuk berbuat melawan hukum.

Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah kebutuhan mutlak bagi setiap manusia dibumi ini dan tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan. Menurut Aristoteles, keadilan akan dapat terwujud jika hal – hal yang sama diperlakukan secara sama dan sebaliknya, hal – hal yang tidak semestinya diperlakukan tidak semestinya pula. Dimana keadilan memiliki ciri antara lain ; tidak memihak, seimbang dan melihat segalanya sesuai dengan proporsinya baik secara hak dan kewajiban dan sebanding dengan moralitas. Arti moralitas disini adalah sama antara perbuatan yang dilakukan dan ganjaran yang diterimanya. Dengan kata lain keadilan itu sendiri dapat bersifat hukum.

 

Sumber referensi:

http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan

http://www.rumahbuku.net/shop/detail/teori-keadilan.html

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

http://suarakomunitas.net/baca/12850/hak-keadilan-masyarakat-di-mata-hukum.html

http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1812&Itemid=29

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s